KARGO.NEWS
Bulog juga harus memastikan raskin yang diberikan kepada masyarakat adalah beras berkualitas premium.
Badan Urusan Logistik (Bulog) dihimbau tidak melakukan impor beras untuk rakyat miskin (raskin) menyusul rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi April mendatang.
“Untuk memenuhi raskin, harus menggunakan beras lokal. Bulog tidak boleh impor," kata Anggota Komisi IV DPR, Rofi Munawar di Jakarta, hari ini.
Dia mengatakan, penggunaan beras lokal harus dilakukan mengingat Bulog telah mendapat sejumlah insentif seperti Harga Pembelian Pokok (HPP) yang telah dinaikan.
Selain itu, dana subsidi BBM juga sudah dialokasikan untuk raskin. "Bulog harus mengalokasikan seluruh anggaran BBM untuk menyerap beras petani lokal," kata Rofi.
Bulog juga harus memastikan raskin yang diberikan kepada masyarakat adalah beras berkualitas premium.
Rofi menambahkan, jika Bulog dapat menyerap beras dari petani lokal, secara tidak langsung telah membantu petani meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini jauh lebih bermanfaat dibanding menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). "Petani adalah struktur terbesar masyarakat miskin yang akan menerima BLSM," kata Rofi.
Pemerintah sebelumnya menyatakan akan menambah porsi raskin kepada hampir 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Langkah ini untuk meredam dampak kenaikan BBM di kalangan menengah bawah. Angka ini naik dari target awal diperuntukkan bagi 17,49 juta RTS
Porsinya pun akan bertambah karena program raskin akan diperpanjang menjadi 14 bulan dari biasanya 12- 13 bulan dengan volume 15 kilogram (kg) per bulan per RTS dengan harga tebus Rp 1.600 per kg.
Rofi menambahkan, kenaikan BBM April mendatang bertepatan dengan masa panen raya. Idealnya, Bulog lebih mudah menyerap beras dari petani lokal. "Apalagi jika ditambah anggaran dari pengalihan dana subsidi BBM," kata dia.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, panen raya jatuh pada bulan Februari–April. Proyeksi panen beras tiga bulan ditargetkan sebesar 60 persen dari total produksi tahun 2012 sebesar 72,03 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 40,5 juta ton beras.
Pemerintah menempuh sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM. Hal itu mencakup bantuan langsung Rp 150 ribu, penambahan subsidi bagi siswa miskin, penambahan jumlah raskin dan subsidi bagi pengelola angkutan umum.
0 komentar:
Posting Komentar