Senin, 27 Agustus 2012

Pemkot Depok Jamin Proyek Tol Desari Berjalan Cepat

Seputar Depok,GROGOL – Pemerintah Kota Depok akan segera melaksanakan ganti rugi pembebasan lahan warga yang terkena dampak pembangunan tol Depok–Antasari (Desari). Sebab Pemerintah Kota Depok menargetkan pada 2014 pembangunan tahap awal tol Desari bakal akan dimulai.

Asisten Tata Praja Kota Depok, Sayid Cholid, mengatakan pembangunan tol Desari saat ini terus fokus pada pembebasan lahan. Musyawarah ganti rugi bakal dilakukan mulai pekan depan oleh Pemkot Depok.

“Musyawarah ganti rugi segera dilakukan Senin pekan depan, kami akan rapat bersama ratusan warga yang terkena pembebasan lahan, pembahasan pada tahap awal bagi masyarakat Krukut, Gandul, Pangkalan Jati,” tuturnya kepada wartawan, Jumat (13/07/12).

Sayid menambahkan jika terjadi kesepakatan, maka Tim Pembebasan Tanah (TPT) dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mulai bisa bekerja. dia berharap hasil musyawarah nanti tidak berjalan a lot. “Doakan saja berjalan lancar, kalau setuju dengan harga yang ditawarkan maka TPT dan P2T bisa mulai bekerja,” tegasnya.

Dia menambahkan nantinya tol Desari akan bersinergi dengan jalan layang non tol Blok M–Antasari. Dia meyakini pembangunan akan sesuai rencana awal. “Ini progressnya akan cepat, kalau harga disepakati, pembebasan lahan lancar, tinggal bangun bersinergi langsung ke Antasari,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Hermanto Dardak saat mengunjungi Depok mengatakan, proses pembebasan lahan Tol Depok-Antasari (Desari) segera diselesaikan. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden No 65 tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Perpres No 36 tahun 2005 tentang Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum. Perpres itu yang digunakan untuk proses pembebasan lahan. 

Sebanyak 3.213 ruas bidang tanah di delapan kelurahan akan dibebaskan. Delapan kelurahan yang terkena Tol Desari yaitu Kelurahan Pangkalan Jati (436), Gandul (98), Krukut (720), Grogol (402), Rangkapan Jaya Lama (327), Rangkapan Jaya Baru (572), Cipayung (375) dan Cipayung Jaya (278). 

Tol Desari nantinya akan menghubungkan antara Depok dan sejumlah kawasan di Jakarta Selatan. Antara lain, Cilandak Barat dan Timur, Pondok Labu serta Ciganjur. Pembebasan lahan ditargetkan selesai pada 2013. 
 
Pembebasan lahan dibagi dalam dua tahap. Pertama untuk wilayah Jakarta Selatan dan Depok yang ditargetkan antara Mei 2011-Februari 2013. Tahap dua yaitu Depok-Bogor yang ditargetkan pada Maret 2012 hingga Desember 2013.

Rabu, 25 Juli 2012

DI MOHON KERJASAMANYA....

Seputar Depok,hanya mengingatkatkan 2,5 % bagi mereka yg membutuhkan ........

Bagi donatur Yang Ingin Membagi harta nya Kepada anak yatim bisa transfer ke no :
4849-01-012340-53-1 Rek BRI Pontang atas nama YPI Daar As-sabil Pontang Serang Banten
pada Acara Bubur Ayam (BukaBUersama Anakyatim ) sesion II dan santunan Anak Yatim di YPI Daar As-sabil Ds. pontang
Minggu 12 Agustus 2012

DANA APBD KOTA DEPOK DIPINDAHKAN KE REKENING KHUSUS Media Indonesia,rabu 25 Juli 2012

Seputar Depok,
PENGESAHAN anggaran laporan pertanggungjawaban Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tahun 2011-2012 diterima dengan catatan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Depok, kemarin.
Semula dewan keberatan mengesahkan karena adanya kasus pemindahan dana APBD sebesar Rp31,8 miliar ke rekening khusus. Pemindahan dilakukan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok Dodi Setiadi, namun tak diuraikan Nur Mahmudi dalam laporan pertanggungjawaban.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan dugaan penyelewengan itu saat meng audit keuangan, pengelolaan keuangan, dan kinerja semester I/2012 di Kantor DPPKA Kota Depok. Pelaku memindahkan uang negara dari rekening Pemkot Depok ke sebuah rekening pada hari akhir tutup tahun anggaran tanggal 30 Desember 2011.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok Agung Wi tjaksono saat menyampaikan pandangan fraksinya menyatakan perbuatan Dodi Setiadi tidak patut, bahkan mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, serta kekurang an penerimaan.
Fraksi Partai Demokrat me minta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta aparat penegak hukum bertindak responsif dan akomodatif atas kejadian tersebut. Ia juga mengundang KPK dan Kejaksaan Agung me nyelidiki adanya dugaan pe nyelewengan.
“Kami mengindikasikan terdapat kerugian negara yang sangat besar apabila dilakukan penyelidikan forensik,“ tegas Agung.
Atas dasar temuan BPK itu, Fraksi Demokrat keberatan mengesahkan laporan anggaran pertanggungjawaban Nur Mahmudi. Fraksi Demokrat kemudian ikut menyetujui pengesahan setelah Nur Mahmudi menyatakan telah menegur Dodi Setiadi.
Nur Mahmudi berjanji melampirkan surat teguran terhadap Dodi pada laporan pertanggungjawaban. (KG/J-1)
 
Add caption