Menkum HAM Amir Syamsuddin menjelaskan, pengurangan hukuman bagi sang ratu Mariyuana tak bisa dipungkiri adalah bagian dari program diplomasi hukum antara Indonesia dan Australia. Hal serupa sudah terjadi dalam beberapa kasus lain dengan negara berbeda.
"Ada hal yang perlu saya jelaskan berkaitan dengan diplomasi peringanan atau pengurangan hukuman yang kalau dapat saya sebut sebagai bagian dari pada diplomasi antara dua negara bersahabat," kata Amir kepada detikcom, Rabu (23/5/2012) malam.
Amir mencontohkan grasi terhadap enam orang nelayan asal Malaysia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasilnya, ada belasan WNI yang diberi pengampunan karena kesalahannya di Malaysia.
"Belasan narapidana WNI yang terancam hukuman berat termasuk hukuman mati telah mendapat pengampunan oleh pemerintah Malaysia," terangnya.
"Diplomasi serupa telah pula membuahkan hasil dakam upaya penyelamatan WNIi di Saudi Arabia di mana setelah seorang warga negara Saudi dibebaskan telah membuahkan hasil terselamatkannya belasan WNI yang terancam hukuman berat/mati," sambungnya
Menurut Amir, selama ini pemerintah selalu disalahkan saat ada WNI dihukum berat atau mati di negara lain. Untuk mengurangi hal itu, maka upaya diplomasi seperti Corby inilah jalan yang bisa ditempuh.
"Diharapkan pula bahwa diplomasi serupa dapat membuahkan hasil yang sama di Australia, di mana ratusan WNI sedang menjalani hukuman berat di penjara-penjara Australia," harapnya.
Sebelumnya, Corby diberi grasi berupa pengurangan hukuman selama 5 tahun penjara dari 20 tahun yang dijatuhkan MA padanya. Grasi itu berdasarkan rekomendasi Kemenkum HAM dan Mahkamah Agung.
Pemerintah Australia telah menyambut baik grasi ini. Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Bob Carr bahkan memuji SBY sebagai teman yang hebat bagi Australia.detik.com
0 komentar:
Posting Komentar