Calon gubernur DKI Jakarta jalur independen, Faisal Basri Batubara, mengatakan, selain diakibatkan sistem administrasi kependudukan di Indonesia yang masih belum tersentralisasi dengan baik, kisruh DPS tersebut juga diperparah dengan mekanisme kerja KPUD yang tak maksimal. "Bukan kelalaian, sih, ya, tetapi mekanisme kerja KPUD semestinya masih bisa diperbaiki untuk mengurangi potensi-potensi permasalahan di DPT (daftar pemilih tetap)," kata saat ditemui Kompas.com di area Bentara Budaya Jakarta, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Jumat (25/5/2012).
Ia mengatakan, DPS yang dikeluarkan oleh KPUD beberapa waktu lalu harus diaudit ulang karena rentang jumlahnya terlalu besar jika dibandingkan dengan DPT pada pemilihan kepala daerah tahun 2007. "Registrasi kependudukan ini bukan hanya untuk urusan pemilu, melainkan urusan berbagai kebijakan, seperti gakin, raskin, perencanan pendidikan, harusnya jadi introspeksi kita semua," tuturnya.
Ekonom dari Universitas Indonesia ini mengatakan, dengan kekacauan DPS tersebut, mampu menimbulkan berbagai macam indikasi negatif di masyarakat, terutama tentang peran calon incumbentdalam kasus tersebut. Meski demikian, ia berusaha untuk berpikir positif.
"Saya ingin positive thingking. Muncul kecurigaan, ini permainan incumbent. Buktikan saja. Kalau ada bukti-bukti yang mengarah kepada rekayasa, ayo kita buka semua di meja. Kan, sudah ada pengaman-pengamannya," kata Faisal.
Faisal mengatakan, dirinya tetap berharap penyelenggara melakukan perbaikan mendasar. Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan tim relawannya di lapangan untuk mendata seluruh konstituennya, yang dalam tahap verifikasi faktual memberikan dukungan, telah terdaftar di DPS. "Kita pastikan 450.000 itu terdaftar ke DPT. Kaya saya kemarin belum masuk, terus lapor ke kelurahan, jadi kita juga proaktif," katanya.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar