Demikian disampaikan Uchok sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam siaran pers, Selasa (17/4/2012).
Angka ini diperoleh dari dokumen risalah dan transkrip hasil pelaksanaan sidang kabinet,rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadirin Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp 713 juta (713.583.000), dan program laporan pelaksanaan sidang kabinet,rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadirin Presiden dan/atau Wakil Presiden sebesar Rp 20.4 miliar (Rp.29.469.309.000).
Kemudian, alokasi anggaran sebesar Rp 29.4 miliar dipergunakan untuk bermacam-macam seperti:
1) Penyelenggaraan sidang kabinet paripurna (44 kegiatan) sebesar Rp 3.3 miliar;
2) Penyelenggaraan sidang kabinet terbatas (30 kegiatan) sebesar Rp.1.1 miliar;
3) Penyelenggaraan rapat terbatas (65 kegiatan) sebesar Rp.3.1 miliar;
4) Penyelenggaraan rapat kerja pemerintah (3 kegiatan) sebesar Rp.5.3 miliar;
5). Penyelenggaraan Retreat (2 kegiatan) sebesar Rp.14.3 miliar;
6). Penyelenggaraan Presidential Lecture (3 kali) sebesar Rp.558 juta; dan
7). Penyelenggaraan rapat/pertemuan (10 kali) sebesar Rp 1.6 miliar
"Alokasi anggaran sebesar Rp.29.4 miliar ini dipergunakan untuk bermacam-macam ragam rapat, berarti rakyat harus mengeluarkan duit pajak yang disetorkan kepada negara sebesar Rp 2.4 miliar (Rp.2.455.775.750) per bulan selama satu tahun. Atau kalau asumsi berdasarkan 157 kegiatan atau rapat Presiden SBY, berarti kas negara akan mengeluarkan uang pajak rakyat sebesar Rp.187 juta (Rp.187.702.605) sekali rapat. Hal ini sungguh- sungguh terlalu mahal," kritiknya.
Uchok menilai dengan alokasi sebesar Rp.30.1 miliar untuk bermacam-macam rapat ini hanya membuat program Presiden tentang gerakan penghematan secara prematur belum berhasil. "Moga-moga anggaran rapat ini tidak dicantumkan dalam Keppres yang baru ini. Untuk itu kami dari seknas FITRA meminta kepada komisi II DPR agar mendesak kementerian keuangaan untuk tidak mencantumkan lagi alokasi anggaran untuk bermacam-macam rapat dalam APBN perubahaan tahun 2012," harapnya.
0 komentar:
Posting Komentar